Pendidikan di jepang

Pendidikan di Jepang

Sumber : Kontenporere Educational / Pola pola pendidikan Kontenporer karya D. Adam

Pendahuluan
Bagaimana suatu bangsa dapat mengenal bangsa lain? Ada beberapa cara yang menyebabkan suatu suku, bangsa, atau negara dapat mengenal budaya di luar suku, bangsa, atau negaranya sendiri. pertama, melalui sarana perniagaan atau kehidupan ekonomi. Kontak perdagangan ini merupakan kondisi tak terelakkan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang kian berkembang, saling memerlukan barang dan jual-beli benda. kontak ini merupakan awal terjadinya interaksi antar bangsa, terlebih setelah pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan sarana alat transformasi. Seluruh pelosok daerah menjadi mudah dijangkau dan pertukaran barangpun menjadi lancar sehingga para pelaku pasar saling mengamati kebutuhan penduduk setempat. Adat istiadat lokal, termasuk praktek pendidikan yang dilaksanakan di negara atau bangsa yang dikunjungi dapat dikenal tanpa sengaja. Dari situ kemudian terjadilah kontak dengan budaya lain di luar bangsanya. Pengamatan ini dalam jangka panjang dapat menjadi faktor kuat terjadinya pembaharuan pendidikan suatu bangsa.
Kedua, melalui penaklukan atau peperangan. Umumnya bangsa pemenang akan tampil sebagai penguasa, kadangkala diikuti dengan perubahan mendasar dalam hal sistem kebijakan pendidikan yang berlaku sebelumnya di negara yang ditaklukkan, meskipun kadang-kadang sistem dan kebijakan pendidikan sebelumnya ada yang tetap dipertahankan. Ketika terjadi imperialisme bangsa Barat terhadap negara berkembang, upaya pengenalan pendidikan kolonial dilakukan dengan tujuan asosiasi budaya, seperti yang pernah diterapkan olah Belanda terhadap Indonesia, Perancis terhadap Mesir, atau Inggris terhadap India, Malaysia, dan lainnya.
Ketiga, adanya kontak antar negara melalui kerja sama bilateral yang bersifat mutual-cooperation, baik dalam bentuk pertukaran para ahli maupun pengembangan di bidang pengetahuan. Termasuk jalur ini adalah pertukaran diplomatik, budaya, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, atau kerja sama luar negeri di bidang pendidikan .
Kontak antar negara dalam bentuk kerja sama pengembangan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung akan sangat bermanfaat untuk memperluas cakrawala terhadap pendidikan nasional dan diharapkan dapat mengambil nilai-nilai positif dari negara tertentu untuk menunjang usaha peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji sistem pendidikan yang dikembangkan di Jepang.

AKAR TRADISI JEPANG

Kebudayaan –kebudayaan Cina pertama yang dibawa masuk ke Jepang lewat Korea di antaranya adalah tulisan Cina ,kesusastraan ,aritmatika ,dan penanggalan Cina . Ajaran-ajaran Konfusius melebur dengan kehidupan Jepang tanpa mengalami pertentangan yang berarti .Salah satu penyebabnya adalah relatif belum berkembangnya ideologi atau agama pribumi yang kuat dan berakar. Dari sumber sejarah Jepang tertua yang masih ada hingga kini ;ditemukan gambaran luas tentang sejumlah besar dewa non Cina yang berkuasa atau berperan di alam supranatural yang agak sulit dipahami . Matahari ,bulan ,badai ,gunung ,dan unsur-unsur lain dari alam terlibat dalam berbagai fungsi dan samaran antropomofis (memberi sifat manusia pada benda –benda bukan manusia )
Tradisi Jepang menghendaki kaisar tak hanya menjadi raja bijak yang beraliran Konfusius .Kekuasaan mistik dan kedewaan yang dihubungkan dengan tahta kerajaan mengindikasikan bangsa Jepang menganggap kaisar mereka lebih dekat dengan langit daripada ke bumi.
Bangsa Jepang menganggap mereka tercipta oleh kehendak dewa dan penguasa mereka bukan hanya bersifat laksana dewa tetapi juga keturunan dewa yang menciptakan dunia ,maka bangsa Jepang menganggap dirinya sebagai anak dewa.
Semua pembicaraan tentang tradisi sejarah dan keagamaan Jepang harus mencurahkan perhatian pada Shintoisme ,agama nenek moyang masyarakat Jepang .Shinto menjadi agama persatuan . Pemujaan terhadap arwah nenek moyang ,alam ,animisme ,pemujaan kesuburan dan shamanisme (perdukunan ) semua sudah dikenal pada zaman awal Shinto
.Pengenalan yang diikuti diterimanya agama Budha oleh kalangan istana Jepang menghambat perkembangan Shinto selama beberapa abad .Walaupun dewa –dewa agama Budha dan dewa –dewa Shinto tidak selalu mudah dipisahkan ,juga selama kejayaan agama Budha ,agama yang lebih asli merupakan agama yang penting dikalangan rakyat biasa .
Amaterasu –Omikami diyakini sebagai dewa Shinto yang utama ,agama Shinto tak bisa dipisahkan dari hikayat penciptaan Jepang dan sifat kedewaan keluarga kaisar. Rumah tradisional Jepang memiliki altar kecil tempat disajikan persembahan nasi dan sake bagi Dewi Amaterasau –Omikami sebagai leluhur utama kekaisaran Jepang.
Ada dewa perapian dan rumah ,dewa api dan air ,dewa benang dan jarum , dwa panci dan wajan ,dewa sapu dan sikat serta benda benda kecil .Belum lama ini ,diciptakan dewa untuk mesin tik dan pin .Segala sesuatu yang melayani kami patut mendapat penghormatan dan cinta kami .
Dengan penerimaannya yang mudah terhadap fakta ,bahwa kehidupan fana diatur secara kedewaan ,pengaruh Shinto sejak zaman kuno mampu meresap dalam kehidupan sehari –hari Dalam bentuknya yang lebih murni dan juga setelah masuknya pemikiran dan ritual yang ditiru dari agama Budha ,Konghucu ,dan bahkan dari agama Kristen ,Shinto merupakan suatu hal penting dalam pembentukan karakter Jepang awal.

PENGENALAN AGAMA BUDHA

Kehadiran agama Budha ditentang oleh elemen –elemen Jepang yang konservatif ,namun mendapat perhatian dari kalangan istana dan berkembang pesat dikalangan bangsawan. Sebab –sebab pesatnya perkembangan agama Budha di Jepang teletak miskinnya spiritual negara serta keluwesan dan kemampuan agama tersebut untuk beradaptasi .Agama Budha tidak bersifat militan yang sering terdapat pada agama –agama lain ,sehingga para misionarisnya tidak serta merta menuntut para pemeluknya yang baru untuk meniningglakan kepercayaan tadisional mereka.
Pengruh penting agama Budha bukan berupa terbentunya cara hidup baru bagi hidup mereka ,tetapi juga bertambahnya sifat mistis pada pola –pola yang sudah berkembang .Agama Budha sebagai kekuatan sosial dan politik yang dinamis terhambat karena cepat sekali terpecah pecah banyak sekte yang sebagian besar menyerap unsur –unsur pemujaan Shinto. Kombinasi antara ritual Shinto yang lebih menyenangkan dengan tata cara agama Budha yang serius agaknya lebih memenuhi keinginan masyarakat Jepang. Kontribusi terbesar agama Budha bagi pendidikan Jepang terjadi dalam bidang pengetahuan agama , sejarah ,dan kesusastraan.

PEMIKIRAN DAN INSTITUSI PERTAMA

Pada tahun 668 Masehi di Jepang sudah didirikan sebuah Universitas nasional ,namun perkembangan institusi ini dan pendirian fasilitas lain untuk pendidikan lanjutan harus menunggu peresmian Undang –undang Taiho .Para dosen diangkat untuk mengajar kaligrafi ,ilmu kedokteran versi Cina yang mengutamakan akupuntur , pembuatan almanak ,astronomi ,musik ,dan bunyi- bunyian dari karakter Cina . Sesuai perintah di setiap Propinsi dibangun sekolah yang kurang lebih sama dengan pelajaran di universitas ,walaupun mutunya tidak bisa sama dengan Universitas Nasional.
Di Universitas hanya siswa dari kalangan bangsawan yang boileh mengikuti pendidikan sedangkan dari rakyat biasa tidak mendapat kesempatan mengikuti sekolah. Oleh karena itu haya dari kalangan bangsawan saja yang dapat menduduki jabatan dalam pemerintahan ,sedangkan rakyat biasa tidak dapat menduduki jabatan di pemerintahan karena tidak mendapat pendidikan.
Pada abad ke 12 pendidikan di Jepang banyak mengalami perubahan .Hubungan kebudayaan dengan Cina relatif mudah .Para pelajar Jepang yang kembali dari kedutaan Cina memberikan kontribusi besar di bidang saatra ,hukum ,pemerintahan ,dan arsitektur.
Selama abad ke -10 dan ke -11 perkumpulan istana Jepang memperlihatkan kreatifiatas seni dan sastra yang tinggi . Sebagaimana yang dikatakan sebuah sumber :
…….Kebudayaa Fujiwara yang tinggi memperlihatkan perpaduan alami dan
menyeluruh yang kini berasimilasi sepenuhnya dengan unsur –unsur
kebudayaan Cina dan kecenderungan pribumi di masa lalu ,yang kemudian
memunculkan sastra dan seni murni serta seni gaya hidup bangsa yang khas .

Bushido : cara hidup prajurit

Abad ke -12 hingga abad ke 16 sering disebut dengan periode Jepang pertengahan. Pada abad pertengahan ini terjadi pertentangan antara Klan atau kelurga yang kuat membentuk golongan yang besar dan terlibat konflik terbuka satu dengan yang lain .
Jejak abadi Bushido pada karakter bengsa Jepang sudah terlihat jelas pada kebanyakan pelajar Jepang .Pada pergantian abad 20 ,seorang pendukung Bushido menulis
………..Bushodo ,pencipta dan produk Jepang ,masih menjadi prisnip pemandu transisi dan akan terbukti sebagai kekuatan formatif bagi ra baru ini. ………Negarawan –negarawan terbesar yang mengemudikan biduk negara kami melalui badai restorasi dan gejolak arus peremajaan nasional adalah orang –orang yang tidak mengenal ajaran moral lain ,kecuali Ajaran Ksatriaan.( Precepts f Knighthood )

KEPEMIMPNAN SHOGUN ( MILITER ) MENUJU RESTORASI

Pada periode ini lahir kembali kesusastraan dan ilmu pengetahuan Jepang serta meningkakan perhatian pada ajaran Klasik Cina .Di bawah perlindungan shogun –shogun ini ,dilaksanakan studi –studi genealogis dan sejarah yang monumental ,juga didirikan institusi –institusi sastra baru.
Dibawah kepemipinan shogun Tokugawa ,hubungan dengan dunia barat benar –benar terjalin walapun terdapat hukum yang membatasi.. Pendidikan untuk rakyat biasa ,ada suatu persiapan khusus untuk pendidikan yang sebagian besar melalui fasilitas swasta yang dinamakan terakoya Terakoya ini didirikan sebagai tempat pendidikan kalangan petani ,pedagang ,dan keluara terpandang di kota kota kecil.
Perkembangan pendidikan yang penting dibawah kepemimpinan shogun adalah :
1. Memperbarui minat pada agama Konfusius
2. Semakin meluasnya minat pada ilmu pengetahuan dari Barat ,sebuah mint yang menjadai pertanda akan datangnya era baru

.

PENDIDIKAN MODERN

Tahun 1838, didirikan sebuah sekolah kedokteran yang memberikan pelajaran dalam bahasa Belanda dan mempergunakan buku teks dari Belanda. Sementara itu, beberapa pemuda Jepang yang pemberani menyelundup masuk ke kapal-kapal Eropa yang sedang mengadakan perjalanan dagang melalui pelabuhan Nagasaki. Dengan demikian mereka dapat mengadakan hubungan langsung dengan kebudayaan asing dan pulang dengan membawa kisah-kisah aneh tetapi menarik tentang kemajuan alat-alat di dunia Barat. Kedatangan Komodor Perry dan “Kapal Hitam” –nya di tahun 1853 dan 1854 terbukti menjadi pendobrak penting bagi terbukanya pintu-pintu Jepang untuk dunia Barat.

Tujuan rezim Meiji
Tujuan utama gerakan yang memandang restorasi terhadap kekuasaan kaisar dapat diringkas menjadi “….penyatuan nasional, kesetiaan mutlak, kepandaian dan teknik ekonomi dan ilmiah modern, serta penyempurnaan pertahanan nasional.” Para pemimpin Jepang mencoba menanamkan kembali pemahaman kepada rakyatnya tentang asal-usul mereka yang merupakan keturunan dewa serta tanggung jawab yang muncul karenanya. Karena Jepang sudah mendapat anugerah yang luar biasa dari pendirinya, yaitu Dewi Matahari, maka rakyat Jepang harus mengenakan jubah anugerah itu dengan anggun dalam perdamaian atau, jika perlu, dalam perang suci. Mempersatukan rakyat Jepang dalam satu cita-cita, yaitu melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, menjadi tugas kaisar yang kepadanya kepemimpinan politik, hokum, dan spiritual dipusatkan.

Masuknya Pemikiran dari dunia Barat
Menteri Pendidikan Menginstruksikan guru yang berasal dari Amerika agar tidak usah memikirkan bagaimana cara menyesuaikan caranya mengajar terhadap masyarakat Jepang, tetapi ajarkan saja seperti layaknya ia mengajar dinegerinya sendiri. Konsekuensinya, buku-buku ejaan, diagram dinding, dll, dibuat sepenuhnya menurut model Amerika. Satu-satunya perbedaan adalah huruf Amerika-nya diganti dengan huruf Jepang.

Melestarikan Tradisi Jepang
Untuk melestarikan tradisi Jerpang pada zaman Tokugawa, telah diambil langkah-langkah seksama untuk membangkitkan dan memurnikan Shinto. Langkah ini diambil untuk membedakan antara Shinto sebagai agama negara dengan Shinto Sekte.
Shinto negara mengijinkan aneka ragam kepercayaan atau cerita rakyat dan upacara mistis yang terdapat pada Shinto Sekte. Dengan membedakan Shinto sebagai cara pemujaan negara dengan Shinto sebagai agama, penguasa Jepang berusaha meyakinkan dunia dan beberapa suku Jepang yang tidak mau patuh bahwa kewajiban manusia sebagai warga negara menghendaki kepatuhan dan kewajiban terhadap tradisi bangsa, sementara pada saat yang sama masih dapat mempertahankan kepercayaan religius masing-masing.
Penggunaan Shinto terbukti menjadi senjata ampuh dalam meningkatkan persatuan tujuan diantatra institusi Jepang. Namun golongan religius pribumi dan para misionaris Kristen menafsirkan aksi ini sebagai salah satu bentuk pelanggaran kebebasan beragama. Ritual-ritual menyembah Dewi Matahari di kuil-kuil dan keyakinan akan kedewaan kaisar terbukti bertentangan dengan keyakinan agama budha dan Kristen.
Dengan rasionalisasi agama Budaha mempu menarik manfaat dari kefleksibelan filosifnya dan melanjutkan program tanpa mengalami konflik terbuka dengan Shinto. Agama Katholik menganggap pernyataan resmi pemerintah Jepang adalah suatu nilai, sehingga bisa berdamai dengan shinto. Aliran agama Kristen tidak semudah itu berkompromi. Bagi banyak penganut agama Kristen, pemujaan terhadap Kristus melarang orang membungkukkan badan seperti yang diwajibkan dalam ritual Shinto. Agama Kristen memberikan penekanan yang luar biasa karena urusan kepercayaan hanya kepada Tuhan, maka konflik dengan Shintopun menjadi sangat nyata.
Putusan Kekaisaran tahun 1890
Pada permulaan zaman Meiji terlihat adanya golongan orang yang menentang pemujaan tradisi lama dan negarawan liberal yang memaksakan perubahan sosial dan kependidikan sehingga pada masa tersebut Jepang tampak akan kehilangan identitas kebudayaan.
Para pemimipin Jepang teramasuk Sang Kaisar mengupayakan langkah-langkah untuk menjaga agar semangat Jepang yang sejati tetap hidup dan menjadi asas-asas yang mendasari pendidikan bagi anak-anak kaum muda Jepang.
Putusan Kekaisaran (Imperial Rescript) yang bersejarah tentang pendidikan, dikeluarkan Kaisar pada 1896. Dokumen ini memuat asas-asas kependidikan yan dipakai sebagai pedoman Jepang sampai akhir perang dunia ke II.
Dalam putusan pendidikan ditekankan pelajaran etika pada jenjang pendidikan terendah, karena tujuan utama pendidikan ini adalah pendidikan karakter . Institusi pendidikan di semua jenjang diminta untuk mencurahkan perhatian pada pendidikan moral. Asas moral yang termuat dalam Keputusan kaisar merupakan kombiinasi menarik antara ajaran Konfusius dengan teologi Shinto, diantaranya menhormati leluhur, kepatuhan anak kepada orang tua, kesetiaan pada negara dan pemujaan terhadap Kaisar.
Upaya perkembangan dalam pendidikan.
Pada akhir abad ke 19 terjadi perubahan pendidikan melalui upaya terpadu dan terpusat. Para pemimpin telah berhasil untuk memelihara karakter nasional bangsa. Pendidikan digunakan sebagai kunci dalam modernisasi dan westernisasi Jepang. Selain itu juga merupakan instrumen penting dalam memelihara niali-nilai moral dan spiritual tradisional.
Melalui sistem pengawasan dan administrasi terpusat, antara tahun 1903- 1913 Jepang berusaha mewajibkan pendidikan dasar untuk anak laki-laki maupun perempuan. Setelah itu pendidikan diseleksi baik secara ekonomi maupun kepandaian.
Pada tingkat pendidikan menengah siswa diberi kesempatan memilih jalur yang ada tetapi hanya ada satu yang menuju pada pendidikan di universitas. Yang lain mengarah pada institusi teknik, kejuruan atau institusi kebudayaan umum.
Kurikulum sekolah pad a semua tingkatan mencerminkan perpaduan antara modernisasi dan persatuan. Tingkat pendidikan dasar menitikberatkan pada pendidikan moral, musik dan sejarah Jepang, serta pengantar ilmu-ilmu praktis. Di tingkat menengah( untuk anak laki-laki) pelajaran diberikan meliputi ilmu bahasa(bahasa Jepang dan satu bahasa asing), kesusateraan Cina, ilmu sosial, ilmu alam, matematika, pendidikan moral dan pendidikan jasmani. Sedangkan untuk anak putri hampir sama kecuali sedikit penekanan pada ilmu alam dan lebih banyak untuk ilmu kepandaian rumah tangga atau keputrian. Di universitas Kekaisaran, mahasiswa yang diterima bisa mendaftarkan pada salah satu fakultas profesi seperti hukkum, kedokteran dan teknik.
Data statistik menunjukkan hebatnya upaya pendidikan pada zaman Meiji. Pendidikan dasar 1871 tercatat 25%, 1886 naik menjadi 46 % dan 1906 melejit menjadi 95%. Pendidikan menengah dapat berjalan baik tapi perkembangannnya agak kurang dramatis. Tahun 1873 terdapat 20 sekolah, 1901 menjadi 216 sekolah (anak laki-laki) dan 70 untuk sekolah (anak putri). Perluasan yang sama juga tampak pada perguruan tinggi, pendidikan kejuruan dan pendidikan khusus. perpustakaan, museum atau institusi lain yang terlibat langsung mapun tidak langsung juga berkembang sangat pesat.
Imperialisme dan pendidikan
Imperialisme militer Jepang modern dimulai sejak keberhasilannya dalam pertempuran dengan angkatan laut Rusia tahun 1905. Dan secara diam-diam menguasai Korea dan menggabungkan negara ini dengan Kekaisaran Jepang. Jepang juga mengundang negara-negara Asia lainnya untuk bergabung dalam Greater East Asia C-prosperity Sphere- Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.
Ekspansi teritorial dan ekonomi yang dilakukan Jepang menyebabkan bangsa ini terlibat konflik dengan semua negara besar Asia dan hampir semua bangsa Barat. Gerakan Jepang menuju imperialisme terganggu dengan merebaknya liberalisme sesaat setelah Perang Dunia I.
Para pemikir dan kaum intelektual Amerika dan Eropa seperti John Dewey dan Kilpatrick berkunjung ke Jepang untuk memberikan pemikiran-pemikiran kependidikan yang dinamis. Namun upaya ini tidak berhasil karena jepang terpuruk dalam Chauvinisme dan Militerisme.
Pada akhir Perang duni ke II tujuan pendidikan Jepang tenggelam oleh kepentingan militer. Satu dekade setelah John Dewey berceramah tentang dasar-dasar filsafat demokrasi . Pada tahu 1930 universitas di Jepang berhenti berlangganan jurnal-jurnal internasional karena mereka khawatir logika dalam ulasan barat tentang militerisme Jepang dapat membawa pengaruh buruk bagi mahasiswa.
Kesetiaan dan patriotisme dianggap kebajikan tertinggi. Sedangkan individualisme, internasional dan pasifisme(paham menyukai perdamaian) dianggap bersekutu dengan pengkhianat. Mereka kawatir pandangan Jepang menjadi terlalu kebarat-baratan dan menekan ortodoksi di dalam negeri.
Tahun 1937 Biro Kontrol Kementriaan menerbitkan karya singkat yang dirancang untuk menjelaskan arah ideologi rakyat. Buku berjudul Kokutai no Hungi ( Dasar-dasar Pemerintahan Nasional Kita)Buku berjudul Kokutai no Hungi ( Dasar-dasar Pemerintahan Nasional Kita) berisi pentingnya kepatuhan anak pada orang tuan, patriotisme. Buku tersbut juga membahas dasar mengapa gagasan rasionalistis dan positivistis yang diimpor dari Eropa dan Amerika tidak sesuai dengan tradisi Jepang.
Kokutai no Hungi juga mengingatkan bahaya individualisme namun tidak menganjurkan untuk mengurangi perhatian pada ilmu-ilmi teknik dan ilmiah yang ditiru dari dunia barat. Ilmu-ilmu tersebut tetap diajarkann, namun ilmu moral dan tradisional tidak boleh diabaikan.

Masa Pendudukan Sekutu
Masa pendudukan militer di jepang, setelah kekalahannya dalam PD II digambarkan sebagai pengalaman yang membahagiakan, baik pihak yang menaklukkkan maupun pihak yang ditaklukkan. Pihak sekutu terutama Amerika dikejutkan masyarakat Jepang yang patuh, kooperatif. Mayarakat jepang yang semula mengira mendapatkan perlakuan keji tidak beradab ternyata keliru/tidak terjadi.
Amerika mempunyai pandangan bahwa rakyat Jepang sekarang bebas dari penguasa militer yang sudah “memperdayakan” dan “menyesatkan” mereka, mampu memilih cara hidupnya sendiri dan ingin mengupayakan demokrasi.
Walaupun masyarakat Jepang hidupnya diatur secara ketuhanan, namun umumnya tidak punya pedoman yang pas untuk situasi baru ini. Dalam situasi yang tidak menentu, mereka menerima peraturan peraturan yang diadakan pemerintahan militer. Itulah sebabnya peraturan peraturan itu disambut baik hingga tiba saatnya diperoleh peraturan baru yang lebih bersifat domestik.

Konstitusi baru dan hukum dasar
Pada tahun 1946 ditetapkan konstitusi baru bagi bangsa Jepang untuk menjamin kebebasan individu dalam sebuah negara demokrasi. Konstitusi disusun dan ditulis oleh Supreme Command Allied Powers (SCAP)–Komando Sekutu Tertinggi—tersebut tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan para pemimpin Jepang, hal ini berpengaruh yang sangat merugikan bagi rakyat Jepang yang beranggapan bahwa memodifikasi konstitusi lama atau penyusunan konstitusi baru yang berpijak pada semangat demokrasi adalah tanggung jawab rakyat jepang sendiri, orang asing yang budayanya lain dengan budaya Jepang adalah sangat dangkal dalam menginterpretasikan prinsip prinsip hidup Jepang.
Ketetapan terpenting dalam konstitusi baru itu mencakup : pengurangan peran kaisar menjadi simbol belaka, kekuasaan kedaulatan terletak di tangan rakyat, hak hak “yang tak dapat dicabut” tentang kebebasan perseorangan, ketetapan untuk otonomi daerah, demiliterisasi permanen, peningkatan peran lembaga peradilan sebagai pelindung kebebasan baru. Ada kesulitan mendasar dalam memahami maupun menerima dokumen tersebut, dengan meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, konstitusi baru ini telah dengan sewenang wenang mengubah karakter histori Jepang.
Pada Maret 1947 juga berlaku Hukum Dasar Pendidikan (Fundamental Law of Education) yang pada hakekatnya merupakan statement filsafat pendidikan demokratis yang dalam banyak hal berbeda dengan Imperial Rescript on Education (Salinan Naskah Kekaisaran tentang Pendidikan)

Kebijakan pendidikan dasar : antara yang lama dan baru
Putusan kekaisaran (1890) Undang undang pendidikan ( 1947 )

Bentuk Masyarakat
Mayarakat berdasarkan hubungan hirarki Konfusius Masyarakat berdasarkan hubungan “saling menghargai dan bekerja sama”

Bentuk Negara
Kekaisaran yang bersifat ketuhanan yang dibangun oleh nenek moyang kaisar Negara demokratis dan berbudaya yang dibangun oleh rakyat

Hubungan antar warganegara dengan Negara
Warganegara memiliki kewajiban untuk mengembangkan kecakapan moral dan intelektual, mentaati undang undang, menyumbangkan jiwa raga mereka dengan gagah berani kepada negara untuk menjaga dan memelihara kemakmuran takhta kekaisaran Setiap warga memiliki kesempatan yang sama menerima pendidikan menurut kemampuan mereka, bebas dari diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, asal usul keluarga, bantuan finansial, bagi yang memerlukan, kebebasan akademik, dan tanggung jawab untuk membangun negara dan masyarakat yang damai

Tujuan Pendidikan
untuk meningkatkan kesetiaan dan ketaatan bagi Kaisar agar dapat memperoleh persatuan masyarakat di bawah ayah yang sama, yakni Kaisar. untuk meningkatkan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilai-nilai individu, dan menanamkan jiwa yang bebas.

Kebijakan di masa pendudukan dan pascapendudukan
Perhatian utama Sekutu pada akhir perang dumia II adalah menghapuskan nuansa ultranasionalisme dan militeristik dari kurikulum dan tujuan pendidikan. Begitu juga SCAP menaruh perhatian dalam membantu jepang membangun sistem pendidikan yang tepat bagi negara yang demokratis. Oleh karena itu semua reformasi pendidikan yang diajukan para penasehat pendidikan Sekutu harus mendapat persetujuan dari otoritas pendidikan Jepang.
Reformasi yang diusulkan SCAP dapat digolongkan menjadi lima katagori yaitu : demiliterisasi, individualisasi, desentralisasi, perluasan kesempatan pendidikan, dan reformasi bahasa dan pelajaran lainnya. Dalam membantu Jepang merumuskan tujuan pendidikannya SCAP bekerja sama dengan Misi Pendidikan Amerika Serikat ( United State Educational Mission ) yaitu sebuah kelompok yang beranggotakan ahli pendidikan amerika Serikat yang diundang SCAP untuk mempelajari kebutuhan pendidikan Jepang. Misi Pendidikan tersebut menghasilkan rekomendasi reformasi antara lain :
1. Menghapuskan sistem banyak jalur (multiple-track system) dan memasukkan sistem satu jalur (single-track system) (6-3-3-4)
2. Desentralisasi kontrol dan administrasi sekolah
3. Mendukung pengajaran kreatif dan individu untuk menggantikan pola tradisional menghafal, latihan berulang ulang, dan penghafalan, program mata pelajaran sosial, bimbingan dan kegiatan ekstrakurikuler untuk menggantikan pendidikan moral dimasa sebelum perang.
4. Memperluas kesempatan pendidikan, mengadakan persaman pendidikan bagi laki laki maupun perempuan di semua tingkatan dan pendidikan wajib sembilan tahun.
5. Menyederhanakan bahasa Jepang dengan memasukkan beberapa bentuk Romaji.

Demiliterisasi dan Individualisasi
Kebijakan pertama paska perang diresmikan oleh SCAP berbicara tentang pendidikan Militer, perwira, mantan pejabat ,ultranasionalisme harus dihapuskan atau dibebaskantugaskan dari sistim pendidikan.
Langkah kedua : mata pelajaran sejarah dan biografi untuk sementara tidak dimasukan dalam kurikulum.
Desentralisasi Kontrol
Agar rakyat dapat lebih berpartisipasi di tingkat lokal mampu di tingkat pufektur ( semacam propinsi ) dan untuk membebaskan sekolah dari control adminitrasif oleh wakil Menteri Dalam Negeri ditingkat lokal , diusulkan untuk membentuk perwakilan kependidikan yang dipilih oleh rakyat . Perwakilan tersebut diberi wewenang dalam memberikan persetujuan sekolah – sekolah , memberikan ijin mengajar bagi guru, memilih buku teks ini dipusutkan pada kementerian pendidikan.
Dalam melaksanakan prinsip desentralisasi control dan administrasi pendidikan mengesahkan 3 undang – undang :
– Undang – undang Dewan Pengurus Pendidikan Tahun 1948.
– Undang – undang Pembentukan Kementerian Pendidikan Tahun 1949.
– Undang – undang Sekolah Swasta Tahun 1949.
Ketiga hukum ini bertujuan mengurangi kekuasaan kementerian pendidikan dan menambah tanggungjawab masyarakat awam dalam upaya kependidikan.
Undang – undang Dewan Pengurus Pendidikan menetapkan Dewan Pengurus yang terdiri dari tujuh anggota pada tingkat pufektur ( propinsi ) dan lima anggota untuk tingkat lokal . Ini mengemban tanggungjawab penuh sekolah menengah atas , dewan pengurus ditingkat lokal mengemban tanggungjawab sekolah dasar dan sekolah menengah pertama .
Kementerian Pendidikan nyaris tidak lebih di instansi pelayanan dan penasehat . Dewan pengurus pendidikan untuk sekolah swasta Kementerian tetap memegang kekuasaan untuk menetapkan standart minimum , mungumpulkan dan menyebarkan informasi pendidikan namun tidak menetapkan kontrol langsung atas program pelajaran . Dewan Pengurus Pendidikan lokal ternyata tidak memenuhi harapan para pendidik Amerika dan Jepang secara optimal .
Dewan Pengurus Lokal semakin lemah dengan adanya masalah kenangan yang berkepanjangan karena para pemimpin kurang berpengalaman . Menurut undang – undang baru pembiayaan sekolah ? Jepang ditetapkan sebagai upaya kerja sama yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Sekolah lokal dan Majelis lokal . Masyarakat umum mampu ahli pendidikan Jepang tidak memahami pentingnya badan pembuat kebijakan , mereka selalu berpaling ke Tokyo untuk mengambil keputusan penting lebih akan otonomi daerah tidak begitu kuat di Jepang, sehingga masyarakat sempat tidak berhasil memahami kewajiban barunya.
Sebagai puncak dari masalah financial yang sudah mendesak serta ketidakpuasan banyak pemimpin pemerintah dan pejabat pendidikan kurang pengalaman . Pemerintah Jepang mengesahkan Law Concerning Organization and Function Of Local Educational Administration ( undang – undang pengorganisasian dan pengaturan fungsi administrasi kependididkan lokal . Alasan penggantian undang – undang lama serta tujuan di undang – undang baru ini dijelaskan Kementerian Pendidikan sebagai berikut :
“ Kecaman utama terhadap Dewan Pengurus dalam sistim pandidikan berdasarkan ketidakpastian kenetralan politik selama pemilihan anggota dewan , hubungan antara administrasi kependidikan dengan administrasi umum yang tidak memuaskan , dan perlu meningkatkan efesiensi administrasi lokal dan menghemat pengeluaran lokal “
Undang – undang baru menetapkan bahwa :
1. Anggota Dewan Pengurus Pendidikan diangkat oleh ketua badan rakyat setempat ( gubernur ditingkat prefektur , walikota ditangkat kotamadya dan sesepuh kota ).
2. Anggaran pendidikan dipersiapkan oleh badan – badan rakyat setempat.
3. Guru diangkat atau diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pendidikan prefektur.
4. Pemimpin Dewan Pengurus Pendidikan Prefektur ditunjuk oleh Dewan pengurus tersebut dengan persetujuan Menteri Pendidikan . Pemimpin dewan pengurus di kotamadya ataupun kota kecil diangkat oleh dewan di tempat itu dengan persetujuan dewan prefektur.
5. Menteri pendidikan memilih wewenang untuk menetapkan dan memberlakukan standart dan kebijakan pendidikan.
Pemerintah Nasional mengambil langkah ke arah resentralisasi kontrol atas proses pendidikan yaitu rakyat hanya memilih kontrol tidak langsung atas kebijakan pendidikan lewat pejabat seperti Walikota dan Gubernur ini bertanggungjawab pada Dewan Pengurus Pendidikan . Persetujuan guru Jepang menolak keras terhadap segala gerakan Resentralisasi wewenang pendidikan.

PERLUASAN KESEMPATAN
Tujuan utama ahli pendidikan Jepang dan para penasehat Amerika Serikat selama bertahun – tahun pasca perang dunia II adalah memperbesar kesempatan pendidikan bagi anak – anak dan kaum muda Jepang. Garis wewenang kependidikan di Jepang modern berikut ini :

Gagasan tentang persamaan kesempatan pendidikan dimasukan pada intruksi SCAP , laporan – laporan dari dua misi pendidikan Amerika Serikat dan dalam konstitusi Jepang. Dibawah kepemimpinan pihak Amerika 4 langkah dasar diambil untuk membantu realisasi gagasan ini :
1. Reorganisasi sistim banyak jalur ( Multiple Track Systim ) menjadi sistim satu jalur ( Single Track Systim ) bersamaan dengan perluasan pendidikan wajib.
2. Ketetapan untuk pendidikan bersama antara pria dan wanita.
3. Pengadaan pendidikan paruh waktu dan pendidikan koresponden ( lewat surat- menyurat ).
4. Mengatur kembali pendidikan tinggi termasuk memulai sistim Junior college.
Undang – undang pendidikan lengkap pertama sejak putusan kekaisaran tentang pendidikan tahun 1890 ,yaitu undang – undang pendidikan yang diadopsi tahun 1947 mengatakan sistim pendidikan satu jalur sebagai sistim yang paling sesuai dengan tujuan baru yang demokratis . Seperti halnya pola yang sudah umum di Amerika Serikat . Sistim baru ini terdiri dari jenjang 6 – 3 – 3 – 4 . Tingkat dasar dan sekolah menengah pertama dijadikan pendidikan wajib , sedangkan mereka yang ingin memasuki sekolah menengah atas dan akademik atau universitas diwajibkan mengikuti ujian, walaupun dapat dukungan rakyat , pendidikan wajib yang bebas dan semakin panjang waktunya dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Benar – benar memberatkan bagi rakyat Jepang secara financial. Keberhasilan perubahan ini karena masyarakat lokal sama sekali tidak menunjukkan adanya sikap meremehkan terhadap kampanye pendidikan sebelum perang dunia II, Jepang memiliki bermacam – macam sekolah menengah kejuruan disamping sekolah menengah akademik. Perubahan dasar yang di awali oleh sistim baru yaitu pembentukan sekolah menengah atas komprehensip yang memberikan pelajaran konsep sekolah komprehensip atau sekolah multitujuan ( Multipurpose School ) tidak di dukung oleh masyarakat Jepang ataupun dikalangan profesi guru. Walaupun prefektur ( semacam propinsi ) didesak untuk menggabungkan sekolah – sekolah khusus yang sudah ada atau memperluas kurikulum sekolah.
Masalah lain dalam menarik dukungan terhadap gagasan sekolah menengah atas komprehensip terletak pada kebiasaan masyarakat Jepang dalam menempatkan kedudukan sekolah di tahun – tahun sebelum perang , prestise tertinggi di berikan sekolah – sekolah menengah yang secara konsisten mampu mengantarkan serjumlah besar lulusannya di universitas – universitas kerajaan. Alumni sekolah “ First Grade “ terdahulu menolak mengupayakan pengadaan sekolah komprehensip. Dengan cara demikian , mereka merasa kwalitas sekolah komprehensip tidak ada bedanya dengan sekolah menengah atas lainnya di tingkat prefektur. Ketakutan di kalangan orang tua dan para pendidik Jepang semakin bertambah ketika survey tentang prestasi sekolah dilaporkan menunjukkan bahwa pencapaian sekolah menengah selama masa pendudukan berada dibawah tingkat pencapaian sekolah sebelum perang. Beberapa cendekiawan menyalahkan pemerintah Jepang jarena lebih banyak memasukkan “ Mediokritas “ ( Mediocrity ) dari pada “ Demokrasi “.
-Misi pendidikan Amerika Serikat kedua mengakui bahwa masalah agar distrik –distrik sekolah – sekolah dibentuk di sekitar pusat – pusat komunitas alami penduduk dan sumber penghasilan pajaknya cukup besar untuk mendukung kwalitas sekolah.
Pasca perang menekankan persamaan kesempatan dalam memperoleh pendidikan baik perempuan maupun anak laki – laki diwajibkan mengikuti pendidikan ditingkat sekolah menengah pertama. Untuk pertama kalinya perempuan mendaftar sekolah di perguruan tinggi nasional.
– Langkah ketiga yang diambil guna menyamakan kesempatan pendidikan di Jepang pasca perang ialah membuka pendidikan menengah dan pendidikan tinggi bagi kaum muda yang bekerja . Kebijakan pendidikan yang baru menetapkan kelas malam dan kelas likuran . Kementerian pendidikan dan Asosiasi pendidikan baru Jepang sangat berhasil dalam mempergunakan program studi koresponden sebagai sarana pendidikan inservice ( pendidikan sambil bekerja ) . Layanan ini kemudian diambil alih oleh departemen – departemen pendidikan ditingkat perguruan tinggi nasional . Untuk menyelesaikan pelajaran korespondensi harus di peroleh kredit mata pelajaran dalam jumlah tertentu , baik ditingkat menengah maupun pendidikan yang lebih tinggi.
– Langkah keempat merekomendasikan penambahan jumlah akademi dan universitas.
Universitas dimasa sebelum perang sangat selektif secara akademis dengan sistim Junior College dua tahun untuk memenuhi berkembangnya keutuhan kaum semi propesional. Konsep pendidikan wajib di sekolah selama sembilan tahun . Para ahli pendidikan di Jepang menyatakan sistim pendidikan 6-3x3x4. Perluasan kesempatan yang pesat ditingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi sangat membebani fasilitas dana tidak tersedia , akhirnya kwalitas pengajaran menurun kecaman masyarakat Jepang terhadap sistim baru pendidikan tinggi telah menelan jumlah pendaftaran di akademik dan universitas. Ahli pendidikan Jepang sering menunjuk fakta bahwa banyak lulusan akademi dimasa pasca perang belum mampu menemukan lapangan kerja yang sesuai.
Pada akhirnya dengan pengecualian bentuk organisasi pendidikan tinggi di Jepang hanya sedikit dipengaruhi pemikiran Amerika. Lulusan dari universitas Tokyo dan universitas Kyoto memegang monopoli posisi yang di inginkan dalam industri, bisnis, dan pemerintahan.

PERBAIKAN KURIKULUM
Pendidikan fisik yang teratur dan hubungan otoriter antara kepala sekolah dan guru , antara guru dan murid menambah suasana Militaristik pada pengoperasian sekolah. Buku tehs dan materi pengajaran ditentukan secara nasional . Jepang berhasil mempertahankan kompetensi profesionalnya kebebasan tradisional yang diberikan masyarakat Jepang kepada anak – anak disatukan dengan pengenalan metode ruang kelas modern memberi hasil yang luar biasa pada pendidikan. Contoh metode hafalan kuliah formal dirubah dengan metode diskusi dan menggunakan alat bantu audio visual. Untuk menentukan sikap guru tentang perubahan progesif dibidang pendidikan Coledarci menetapkan 7 sikap – sikap konsisten terhadap informasi yaitu :
1. Menghargai minat dan tujuan siswa.
2. Menekankan pada penyelidikan.
3. Kebebasan ( Permissi Verness ) dalam mengontrol murid.
4. Kesediaan untuk mendorong partisipasi siswa dalam pendidikan.
5. Menganggap pelajaran memiliki nilai instrumental ( alih disipliner ).
6. Kemauan untuk mengenali dan mendukung perbedaan kemampuan masing – masing siswa.
7. Optimisme tentang kapasitas siswa mengenai tanggungjawab terhadap diri sendiri ( Self Responsible ).
SCAP menghapuskan Shushin disekolah karena di anggap beraroma militeristik sebagai gantinya di adakan kurikulum bidang studi social moral di pahami lewat sekolah tidak di ajarkan lewat pelajaran formal khusus. Kementerian pendidikan mengetahui hal ini akhirnya menyatakan pelajaran moral yang dilakukan secara terpisah kembali ke kurikulum sekolah. Rakyat Jepang sudah mempertahankan kembalinya sentralisme dan elitisme yang sesuai jalan hidup rakyat Jepang. Suplikasi kependidikan total di tindakan – tindakan dana aksi pasca pendudukan hanya bisa ditebak dimasa kini, pendidikan Jepang hasilnya menyimpang di tujukan yang diberikan Amerika. Perluasan kesempatan pendidikan untuk anak – anak dikelas pekerja merupakan salah satu contoh pola pendidikan Jepang modern.