Liberalisme di Muhammadiyah


Liberalisme di Muhammadiyah

  • Oleh Ismatillah A Nu’ad

PERSYARIKATAN Islam Muhammadiyah tengah melaksanakan muktamar ke-46 di Yogyakarta, yang dijadwalkan berakhir Kamis. Kita masih ingat sekitar empat bulan lalu, NU menyelesaikan muktamar ke-32 di Makassar, yang membawa KH Sahal Mahfud sebagai rais aam dan KH Said Aqil Siradj sebagai ketua tanfidziyah.

Dua ormas Islam terbesar ini begitu penting peranannya sebagai gerbong gerakan civil society dan gerakan keagamaan di Indonesia.  Sebagai gerakan civil society, keduanya memiliki ciri khas, seperti menurut AS Hikam (1995), yakni, (1) adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakatnya, utamanya ketika berhadapan dengan negara; (2) adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan (3) adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis.

Dalam arti politik, civil society bertujuan melindungi individu terhadap kesewenang-wenangan negara dan berfungsi sebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktik-praktik politik pemerintah dan lembaga-lembaga politik lainnya.

Sementara sebagai gerakan keagamaan, keduanya juga turut memberi kontribusi pada penebaran pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjunjung nilai-nilai pluralisme. Meskipun, pada aspek ini, kalangan muda dari kedua ormas Islam inilah yang begitu banyak berperan dan terlibat dalam proses konvergensi di masyarakat. Lebih dari itu, bahkan kalangan mudanya, menganggap penting membawa ajaran Islam sebagai ajaran progresif.

Menurut mereka, hal pertama yang harus dilakukan untuk melangkah menuju progresivitas Islam adalah soal penafsiran terhadap teks kitab suci. Teks kitab suci tidak memiliki makna yang statik tetapi dinamis karena bersimbiosis dengan kondisi-kondisi zaman. Seorang penafsir haruslah berasumsi bahwa Alquran sebagai teks, merupakan makhluk bisu, statik dan tak sadar. Alquran baru bisa berbunyi ketika manusia secara sadar melafalkannya, memperdengarkannya sehingga terasa hadir di dalam benak dan telinga. Hanya lewat para pembaca dan penafsirnyalah Alquran memperoleh kembali kehidupan dan dinamikanya yang tak terlepas dari gerak ruang dan waktu.

Atas dasar pembangunan dari kalangan muda kedua ormas Islam itu, keduanya ditempatkan sebagai kelompok liberal-progresif dari dalam tubuh, baik NU maupun Muhammadiyah. Dalam tipologi gerakan pemikiran, kalangan muda progresif dari Muhammadiyah dikenal dengan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), sementara kalangan muda NU yang progresif lazimnya bermetamorfosis dalam Jaringan Islam Liberal (JIL).

Titik Tengah

Fakta bahwa kelahiran JIMM ataupun JIL segera mengkutubkan gerakan intelektual Islam paling tidak pada tiga kubu. Pertama; mereka yang memiliki paham konservatif, atau dalam penyebutan lain, fundamentalistik. Kedua; mereka yang memiliki paham liberal-progresif, yang lazimnya diwakili kalangan muda, seperti JIMM ataupun JIL. Ketiga; mereka yang memiliki paham moderat, yang lazimnya tidak terbawa pada arus konservatisme maupun liberalisme.

Namun tipologi yang ketiga ini menolak jika kemoderatan dipahami sebagai tidak memiliki sikap karena berada di titik tengah antara liberalisme dan konservatisme. Justru kemoderatan dipahami sebagai landasan supaya umat Islam kembali pada ajaran tauhid, ajaran yang rahmatan lil’alamin.

Dari titik itulah, sebenarnya pengamat menyangsikan tesis Samuel Huntington (1999) tentang the clash of civilization, karena yang terjadi bukan saja ketegangan di antara peradaban Islam, Barat dan Konfusianisme, melainkan justru ketegangan yang terjadi di antara kelompok Islam itu sendiri (the clash within Islam), utamanya antara kelompok liberal-progresif dan fundamentalis.

Kalangan liberal-progresif yang memperjuangkan kebebasan berpikir seperti dilakukan JIMM ataupun JIL jelas mendapat resistansi keras dari kelompok fundamentalis. Yang sangat disayangkan, ketika kelompok fundamentalis tak hanya melakukan advokasi atas isu-isu penerapan prinsip-prinsip Islam yang sangat ketat, tetapi juga melegalisasi kekerasan sebagai sarana untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut. (10)

— Ismatillah A Nu’ad, peneliti pada Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina

suara merdeka 8/7/2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: