Akhiri Tragedi Pendidikan Si Miskin!


Akhiri Tragedi Pendidikan Si Miskin!

Rabu, 14 Juli 2010, Muhammad Basir, bocah berusia 11 tahun, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di sebuah gerobak rokok kosong di kawasan Pasar Minggu. Alasan yang melatarbelakangi pilihan mengakhiri hidupnya diduga adalah karena keinginan untuk melanjutkan sekolah tidak dapat dipenuhi kedua orang tuanya karena soal biaya. Basir menambah daftar panjang anak negeri yang memilih bunuh diri karena alasan sekolah. Sebelumnya ada Ihfan (25 Mei 2004), dan Aman Muhammad Soleh (2004) (Solopos, 16 Juli 2010). Apa yang telah dilakukan ketiga anak tersebut merupakan pilihan ekstrim atas sulitnya mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan.

Secara normatif, pemerintah berkewajiban untuk memberi jaminan bagi seluruh rakyatnya untuk memperoleh pendidikan sebagaimana amanah UUD 1945 pasal 31 ayat 1 “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Bagi warga Negara kelas menengah ke atas, pendidikan tidaklah menjadi urusan yang memberatkan. Namun bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang masih banyak berkutat pada kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan, pendidikan tentu menjadi urusan serius untuk diupayakan. Apalagi, dengan dalih peningkatan mutu, biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin mencapai angka yang jauh dari realistis untuk bisa dipenuhi oleh golongan ekonomi menengah ke bawah. Menurut Direktur Pembinaan TK dan SD, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah kemendiknas, angka putus sekolah dasar masih mencapa 1,7% yang disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga dan nilai asupan nutrisi yang rendah sehingga minat bersekolah menjadi rendah (Antara, 4 Mei 2010).

Pemerintah memang sudah memiliki komitmen untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga ekonomi menengah ke bawah melalui pemberian Bantuan Operasional sekolah (BOS) dan beasiswa pendidikan. Namun ironisnya, upaya yang diorientasikan dapat memberikan pendidikan murah, terutama di tinggkat pendidikan dasar dan menengah, masih jauh panggang daripada api di tingkat pelaksanaan. Setiap kali tahun ajaran baru dimulai, setiap daerah diwarnai hiruk pikuk mahalnya biaya pendidikan dan adanya pungutan-pungutan lain dengan berbagai macam dalih yang sebenarnya sudah tidak diperbolehkan. Para pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah daerah, juga terlihat gamang untuk memberikan sanksi yang relevan untuk berbagai macam ‘penyimpangan’ kebijakan yang dilakukan oleh sekolah.

Praktik Bisnis

Implikasinya, tingkat perekonomian berbanding lurus dengan mutu pendidikan yang bisa diakses. Pada sekolah negeri sekalipun, sekolah-sekolah unggulan masih menjadi milik masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke atas, karena meskipun sekolah milik pemerintah, masih sangat identik dengan biaya yang tinggi karena berbagai alasan perlunya kegiatan dan infrastruktur tambahan untuk perbaikan mutu pendidikan. Maraknya praktek bisnis di bidang pendidikan yang melibatkan pihak sekolah dan pelaku bisnis masih sangat kental mewarnai realitas pendidikan di negeri ini. Cerita seputar anak putus sekolah dan mahalnya biaya pendidikan berjalin berkelidan dengan keberadaan realitas lain berupa tingkat kehidupan guru yang semakin sejahtera. Di samping tambahan penghasilan dari alokasi tunjungan profesi, guru juga masih berkesempatan luas untuk mendapat penghasilan tambahan lain yang bersumber dari ‘kreativitas bisnis’ di bidang pendidikan.

Sekolah gratis untuk orang miskin masih juga sebatas wacana. Kalaupun toh dapat direalisasikan, maka alokasi tempatnya adalah di sekolah-sekolah pinggiran yang dapat diidentifikasi sebagai upaya untuk memberikan tambahan murid bagi eksistensi dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan di sekolah terkait. Kesempatan orang miskin untuk mendapat pendidikan yang bermutu masih juga sulit ditemukan di negeri ini meskipun kebijakan perluasan akses pendidikan sedang diintesifikasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Pengalaman

Negeri ini sangat berpengalaman dengan keterjarakan antara kebijakan dan implementasinya. Kebijakan perluasan akses dengan pilar Bantuan Operasional Pendidikan (BOS), beasiswa, dan larangan melakukan pungutan di sekolah sebenarnya memberi kesempatan bagi terjadinya pendidikan berbiaya murah, terutama di lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Namun pemerintah nampaknya juga perlu menginsyafi secara baik bahwa dunia pendidikan yang selama ini sudah sarat pungutan dan tambahan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah tidak dapat serta merta ditiadakan dari mindset penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah.

Perlu dilakukan ketegasan untuk memberlakukan sanksi-sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan di segala tingkatan atas segala kebijakan yang berdampak pada pengupayaan biaya tambahan dari murid. Kesejahteraan guru yang sudah dipenuhi melalui pengalokasian tunjangan profesi, adalah entry point strategis untuk mewajibkan guru berkonsentrasi pada perbaikan kualitas mengajar demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktek-praktek kesibukan lain yang bermotif bisnis dengan memanfaatkan keprofesiannya sebagai guru, terutama yang berdampak pada penarikan tambahan biaya dari murid, sudah tidak dapat ditolelir lagi dan harus ditindak tegas berupa penghentian hak atas tunjangan profesi, penurunan pangkat, maupun pemberhentian sebagai guru.

Di samping itu, pemerintah melalui jajarannya yang menjangkau sampai tingkat paling kecil (kelurahan) dan sekolah perlu untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan atas akses masyarakat di bidang pendidikan. Perlu disadari bahwa masyarakat ekonomi menengah ke bawah tentu memiliki keterbatasan di bidang akses informasi dan keberanian berurusan dengan birokrasi. Ketersediaan fasilitas dari pemerintah dan birokrasi yang mengikutinya belum tentu bisa diakses dengan baik oleh masyarakat yang kesehariannya lebih disibukkan dengan pengupayaan pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pangan. Muhammad Basir dan kawan-kawan tentu tidak perlu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri apabila pemerintah bisa mengidentifikasi secara baik hambatan-hambatan financial yang dihadapi keluarganya untuk memberikan kesempatan mereka melanjutkan sekolah. Semoga drama pendidikan yang banyak terjadi bagi kaum miskin di negeri ini cepat berakhir!

Ditulis oleh Jamal. Tulisan ini juga dimuat di Harian Umum Solopos, 19 Juli 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: