’’Balas Budi’’ dan ’’Pinjam Tangan’’


PARA pakar korupsi sedunia berkesimpulan bahwa korupsi terjadi karena tiga hal, yakni niat, kebutuhan, dan peluang. Menurut penulis, untuk konteks Indonesia dan Jawa Tengah, faktor penentu terjadinya korupsi perlu ditambah satu lagi, yakni kreativitas.

Orang yang punya niat, kebutuhan, dan peluang saja belum tentu bisa membudidayakan perilaku korup. Kalau faktornya kebutuhan, dari tahun ke tahun tingkat kesejahteraan pegawai negeri atau pejabat semakin besar. Soal peluang, semakin ke depan semakin sempit,  sebab regulasi tata kelola keuangan negara kian ketat.

Oleh karena itu, kalau ada niat saja akan berhenti dengan sendirinya di tengah jalan. Untuk bisa tumbuh subur, budaya korupsi perlu satu faktor lagi: kreativitas.

Kreativitas itulah yang akan memunculkan ide-ide cemerlang bagaimana menyiasati sempitnya peluang dan semakin rendahnya tingkat kebutuhan, sehingga niat korupsi itu bisa terwujud dengan mulus. Kreativitas orang-orang pintar kemudian mewujud dalam berbagai bentuk, sehingga modus korupsi semakin variatif dan dinamis.

Dengan demikian, korupsi bukanlah perbuatan pidana yang dikerjakan karena ketidaktahuan, melainkan dilakukan dengan penuh kesadaran dan kalkulasi matang. Korupsi hampir pasti sulit dilakukan oleh orang-orang bodoh, sebaliknya pelaku korupsi adalah orang-orang pintar yang berpengalaman sehingga kaya kreativitas.

Korupsi di berbagai daerah sebetulnya memiliki modus yang hampir sama, hanya mungkin ada variasi sedikit karena adanya faktor kreativitas lokal (local genius). Kreativitas lokal di Jawa Tengah hakikatnya tidak terlepas dari sistem demokrasi (pilkada langsung) dan ketatanegaraan kita yang memberi peluang kepada daerah untuk mengelola proyek-proyek, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Dari sisi tren, korupsi yang berkembang di Jawa Tengah dapat dipetakan sebagai berikut.

Pertama, korupsi balas budi. Modus ini bisa berbentuk bagi-bagi proyek atau ada satu megaproyek yang keuntungannya bisa dibagi-bagi ke berbagai kekuatan politik pendukung pencalonan/pemilihan kepala daerah. Contoh jelasnya dapat kita lihat dalam kasus dugaan korupsi Perumahan Griya Lawu Asri (GLA) di Karanganyar.

Korupsi balas budi tidak hanya terjadi di level sederajat seperti di Karanganyar, tetapi juga bisa bersifat vertikal (Dewan Pimpinan Wilayah/DPW dan Dewan Pimpinan Pusat/DPP parpol). Jika seseorang terpilih, dia harus memikirkan setoran ke tingkat partai pendukung yang lebih tinggi (DPW dan DPP). Setoran itu bisa berupa uang tunai atau proyek fisik yang bisa menghasilkan uang. Karena itu,  kepala daerah-kepala daerah tertentu disinyalir merupakan mesin uang dan sapi perahan elite parpol.

Kedua, korupsi pinjam tangan. Korupsi pinjam tangan ini  banyak terjadi dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, bangunan, waduk, dan proyek lainnya. Proyek-proyek seperti ini meniscayakan pembelian tanah atau ganti untung tanah. Secara normatif aturannya cukup jelas, sehingga sulit untuk mendapatkan   keuntungan bagi penguasa daerah. Untuk itu diciptakan sistem baru,  KPT. KPT terjadi karena kemauan elite penguasa daerah untuk mempermainkan harga tanah.

Modus yang ditempuh yakni ketika proyek sudah hampir disetujui, diciptakan broker-broker tanah yang seakan-akan mereka kerja lepas,  tidak ada hubungan sama sekali dengan penguasa lokal (eksekutif dan legislatif). Broker-broker diciptakan untuk membeli tanah di daerah yang akan terkena proyek.

Jika para broker tidak punya cukup dana, didatangkanlah  pemodal-pemodal besar untuk mendanai pembelian tanah. Ketika tanah sudah terbeli oleh para broker, baru diadakan sosialisasi proyek ke masyarakat. Saat itu harga tanah sudah melonjak berlipat ganda dari harga semestinya dari pemilik aslinya.

Arisan Tender

Mau tidak mau, pemerintah membeli tanah yang akan digunakan untuk megaproyek tersebut walaupun menguras anggaran negara. Oleh karena itu, mencuatnya kasus overbooking dalam bentuk ganti untung pembuatan jalan tol Semarang-Ungaran sebetulnya hanya bagian kecil dari korupsi pinjam tangan. Itu hanya gunung es.

Namanya saja korupsi pinjam tangan, tentu saja peminjamnya akan aman seandainya muncul masalah di kemudian hari. Itu terbukti ketika muncul kasus raibnya dana ganti untung tol Semarang-Ungaran. Elite politik dan penguasa aman dan bersih.

Ketiga, korupsi kartel politik. Korupsi ini awalnya terjalin dari sistem pilkada langsung yang membutuhkan banyak biaya. Tidak ada kandidat kepala daerah yang mampu menanggung biaya politik pilkada secara pribadi. Mereka akan mengundang pemilik-pemilik modal untuk membiayai pencalonannya. Hubungan penguasa politik dengan pengusaha saat pilkada langsung akan berimbas pada pembagian proyek-proyek yang akan dikerjakan bila seorang calon terpilih.

Budaya kartel politik ini ke depan bukan semakin berkurang, tetapi kian membudaya. Sebab, keinginan masyarakat untuk berkompetisi dalam pilkada semakin membeludak walaupun ongkosnya bertambah mahal.

Di saat akan dan sedang bertarung, beban yang besar itu tidak terasa karena pikiran politik yang dominan adalah yang penting menang, soal mengembalikan modal urusan belakang. Modusnya, penguasa politik nantinya akan memberi kemudahan-kemudahan kepada para pengusaha untuk mengerjakan bisnisnya di wilayah kekuasaannya.

Keempat, arisan tender. Secara normatif, aturan pengadaan barang dan jasa sudah diatur sedemikian rupa sehingga unsur KKN bisa dihindari dalam lelang. Hanya saja aturan tetaplah tinggal aturan. Semua aturan bisa disiasati, sehingga siapa yang akan menang tender untuk proyek tertentu sudah ada dalam daftar sebelum diadakan tender.

Agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka kontraktor dan pemerintah daerah menyepakati sistem yang dikenal dengan sistem arisan tender. Akan ada pemerataan tender bagi para rekanan, asalkan mau mengikuti arisan yang ditetapkan secara tidak tertulis. Arisan tender ini melibatkan swasta dan pemerintah di masing-masing tingkatan dalam segala bentuk proyek.

Kelima, melindungi yang besar. Dalam dekade terakhir ini di Jawa Tengah kentara terlihat tren korupsi untuk melindungi koruptor besar dan mengorbankan koruptor kecil. Korupsi ini didesain oleh para elite daerah yang terkena kasus korupsi untuk dilaksanakan oleh penegak hukum.Kasus lumrah yang sering kita dengar dan kita saksikan adalah betapa lambannya penanganan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Alasannya klasik, sulitnya mendapatkan izin pemeriksaan dari presiden. Alasan ini membuat proses hukum hanya berhenti pada penetapan status yang bersangkutan.

Misalnya, ditetapkan sebagai tersangka. Proses-proses penyidikan  terhadap saksi dan pencarian alat bukti lainnya tidak dilakukan. Akibatnya, walaupun sudah lengser dari jabatan kepala daerah, yang bersangkutan tidak bisa segera diperiksa atau ditahan. Bahkan kalau mungkin diproses lagi dari awal, sehingga waktunya bisa lebih lama.

Sambil menunggu waktu, bila kebetulan dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu ada kasus baru yang lebih keren, maka kasus si pejabat bisa diperlambat lagi. Tentu saja harus ada negosiasi baru. Maka sangat menarik salah satu karya seorang jaksa yang menyatakan bahwa dalam setiap level proses penindakan hukum ada harganya.

Jika hasil studi ini benar, maka upaya untuk melindungi koruptor yang besar dan mengorbankan yang kecil merupakan pintu keluar yang harus ditempuh. Oleh karena itu jangan heran kalau bawahan yang terlibat kasus korupsi sudah diproses semua, tetapi aktor utamanya justru luput dari jeratan hukum. (59)

Oleh Jabir Alfaruqi— Penulis adalah aktivis Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Sumber Suara merdeka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: