Pendidikan Gratis Tak Efektif


SEMARANG – Kebijakan sekolah gratis bagi pendidikan dasar SD dan SMP sangat tidak efektif. Pasalnya, kebijakan ini tidak menjamin peningkatan mutu pendidikan.

Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Balitbang Kemendiknas tentang Evaluasi Kebijakan Pendanaan Pendidikan Dasar.

Ketua Tim Penelitian dari Unnes Prof Fathur Rokhman mengatakan, hasil tersebut berdasarkan dari penelitian yang dilakukan di seluruh SD dan SMP negeri di 26 provinsi di Indonesia, di mana diambil satu kabupaten dan kota terdiri atas 16 sekolah. Sekolah yang menjadi sampel juga terbagi menjadi tiga kategori, yaitu RSBI, sekolah standar nasional (SSN), dan rintisan SSN.

’’Hasilnya ternyata kebijakan sekolah gratis sangat menurunkan dukungan orang tua/wali, dunia usaha/industri, dan masyarakat pada pembiayaan pendidikan dasar. Di mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip pendidikan yang merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, dan masyarakat,’’ jelasnya.

Selain itu, kebijakan tersebut juga membuat akses informasi dan pedoman pengelolaan pembiayaan pendidikan dinilai rendah, termasuk dalam fungsi dan manfaat pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaa, dan evaluasinya juga rendah.

’’Selama ini pembiayaan pendidikan dasar masih terfokus pada pemerintah pusat, sedangkan keterlibatan pemerintah provinsi/kota/kabupaten dinilai masih kurang. Karena itu, berdampak pada kecepatan dan jadwal pencairan pembiayaan dari pemerintah yang tidak sesuai dengan kalender pendidikan. Akhirnya sering dijumpai sekolah yang melibatkan pihak ketiga untuk kelancaran proses pendidikan,’’ ungkapnya, yang juga Pembantu Rektor IV Unnes Bidang Pengembangan dan Kerja Sama ini.

Dengan demikian, perlu ada redefinisi yang lebih operasional tentang kebijakan pendidikan gratis, sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak mengurangi partisipasi bagi yang mampu dalam membantu pembiayaan pendidikan.

Kemudian, akses informasi sumber-sumber pembiayaan yang bisa diakses oleh sekolah perlu disosialisasi secara jelas. Dan, perlu ada keselarasan pencairan dana dengan kalender pendidikan serta peningkatan peran serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam pembiayaan pendidikan.

Fathur menambahkan, penggunaan sekolah gratis harus sangat hati-hati agar tidak menjebak. Pendidikan membutuhkan satu pembiayaan, di mana perlu ada kesempatan yang luas, terutama pada dunia usaha/industri dengan model pengembangan kebijakan yang luas. (K3,J14-75)

Sumber Sura Merdeka 16/8/1010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: